Ekonomi Sri Lanka saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga negara tersebut dicap bangkrut. Negara yang jumlah penduduknya 22 juta jiwa itu saat ini kekurangan komoditas makanan dan bahan bakar minyak (BBM) karena tidak berdaya untuk melakukan impor.
Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Sri Lanka dan Maladewa, Dewi Gustina Tobing meyatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka masih mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah krisis yang sedang melanda negara di Asia Selatan itu.
“Terkait WNI di Sri Lanka, KBRI Kolombo terus berkomunikasi dan memastikan bahwa mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan BBM, gas LPG, obat-obatan dan pangan,” ungkap Dewi dalam keterangannya resmi, Minggu (26/6/2022).
Berdasarkan data, saat ini di Sri Lanka terdapat sekitar 300 WNI dan pada umumnya WNI tersebut menikah dengan warga negara tersebut. Sebagian lagi sebagai profesional, maupun bekerja di sektor pariwisata.
“KBRI Kolombo dari waktu ke waktu terus memantau kondisi WNI yang jumlahnya berkisar 300 orang dan siaga membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok para WNI yang sangat membutuhkan,” terang Dewi.
Berbeda dengan yang ada di Maladewa, di sana terdapat sekitar 2.500 orang WNI yang sebagian besar dari mereka merupakan pekerja migran Indonesis (TKI) yang bekerja di sektor pariwisata. Di sana juga ada warga Indonesia yang bekerja di sektor infrastruktur serta WNI yang menikah dengan warga setempat.
Dewi berpesan kepada para WNI yang saat ini sedang berada di Sri Lanka dan Maladewa agar mengetahui segala aturan ketenagakerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku disamping memahami hak dan kewajibannya.
Menurut dia, nilai-nilai Pancasila juga penting demi menyongsong Indonesia maju tahun 2030 dan generasi emas Indonesia tahun 2045, implementasi prinsip-prinsip perlindungan WNI di luar negeri, dimensi hukum perdata Internasional dalam konteks perkawinan campur, layanan apostille terkait legalisasi dokumen, dan penempatan pekerja migran Indonesia secara aman, sesuai prosedur dan terlindungi.
“KBRI Kolombo bekerjasama dengan Pemerintah Pusat terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia mengingat terbuka peluang di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan infrastruktur selain sektor hospitaliti, pariwisata dan perhotelan,” tutup Dewi.
