Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya komunikasi publik Heru Budi Hartono selama menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. PDIP menilai hal tersebut tercermin dari sejumlah kebijakan yang dijalankan oleh Heru Budi sering menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
“Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah hingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” ungkap Gembong Warsono saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP PDRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Senin (19/12/2022).
Lebih jauh Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya menjadi risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena telah menerbitkan kebijakan ini.
“Ada dua hal yang membuat kami agak risau. Pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan UU, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekedar minus,” sambung Gembong.
Kebijakan Heru selanjutnya yang dianggap membuat gaduh terkait pergantian slogan menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Menurutnya, slogan baru tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik oleh Heru di hadapan publik.
“Kedua, soal komunikasi publik yang berkaitan dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik,” beber dia.
Sebab itulah, Gembong meminta agar ke depan Heru dapat lebih menggerakkan seluruh potensi SKPD yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan semua kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinannya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.
“Artinya ke depan, Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama,” tegas Gembong.
“Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan ada di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi yang mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. Kalau sudah ada pak deputi kan insyaallah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik lagi, jadi bisa bergandengan tangan,” pungkasnya .
Seperti yang diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Pusat Prasetyo Edi Marsudi kemarin mendampingi Pj Gubernur Heru Budi sowan ke semua fraksi. Di hadapan anggota Dewan, Prasetyo memperkenalkan Heru Budi sebagai gubernurnya DPRD DKI Jakarta.
Sampai berita ini diturunkan, kegiatan sowan Heru ke fraksi-fraksi di DPRD DKI masih berlangsung. Sejauh ini Heru telah mendatangi kantor Fraksi PAN, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP DPRD DKI.
Sebagai informasi, jumlah fraksi di DPRD DKI ada sembilan, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB dan PPP.
