Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, bahwa sekarang ini pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mahfud juga memastikan bahwa pemerintah akan bekerja dengan sangat profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres (Wakil Presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol (Partai Politik) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).
Sementara itu, terkait penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022), yang digelar Kemenko Polhukam, pihaknya memastikan telah dibatalkan.
Menurutnya, pembatalan agenda ini dilakukan karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan isu liar di tengah-tengah masyarakat.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu, ya, itu kita batalkan,” sambungnya.
“Karena itu, akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan, di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan yang dijamin Undang-Undang dalam memberikan pendapat.
Hal itu berbeda dengan di era Orde Baru di mana partai-partai politik sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak boleh berbicara.
“Partai politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi apa hasilnya itu urusan politik,” terang Mahfud.
“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” jelas dia.
Diberikatan sebelumnya, beredar sebuah dokumen berupa surat undangan yang berkop Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.
Dalam dokumen yang tersebar tersebut, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).
Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.
Mahfud menjelaskan, rapat koordinasi yang rencananya digelar tersebut bertujuan untuk menjawab isu yang selama ini beredar mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu 2024 itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2022).
