Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendorong partai politik untuk ikut serta dalam membangun dan memiliki karakter dan budaya yang antikorupsi. Firli mengatakan regulasi dan aparat penegak hukum sudah ada, yang belum ada adalah budaya antikorupsi.
“KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya,” kata Firli Bahuri memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Firli menyampaikan ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat ini, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Dia pun membeberkan sejumlah pendekatan yang telah dilakukan oleh KPK dalam upayanya untuk memberantas korupsi.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,” kata Firli.
Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum tumbuh dalam diri para penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Dia berharap kepada semua anak bangsa untuk ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun yang berada dalam organisasi partai politik.
Menurutnya, parpol saat ini bisa menjadi sentral dan juga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut. Dia lantas berharap PDIP bisa menjadi partai pelopor untuk menciptakan budaya antikorupsi tersebut.
“Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,” jelas Firli.
Menanggapi paparan Firli tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai perlunya menerapkan budaya antikorupsi. Hasto menyebut budaya tersebut bisa dimulai dari cara untuk selalu berfikir positif yang antikorupsi.
“Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berfikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan,” ucap Hasto.
Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang selalu mendukung komitmen antikorupsi. PDIP, menurutnya membuka ruang yang cukup besar melalui merit system, termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
“Dalam budaya antikorupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil dimulai dari kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofi yang harusnya antikorupsi. Nilai kemanusiaan, Ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama,” beber Hasto.
Hasto mengatakan pelatihan bagi para kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi.
