Ketua Umum (Ketum) PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicara soal isu yang beredar terkait kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO yang uangnya diduga untuk mendanai wacana penundaan pemilu 2024. Cak Imin justru bertanya balik soal wacana penundaan pemilu yang dia anggap sudah tidak ada lagi alias sudah tutup buku.
“Lah, wong usulan pemilunya sudah ditolak banyak pihak, enggak jalan lah, enggak ada,” jelas Cak Imin kepada wartawan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).
Cak Imin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sebagai orang yang mengusulkan penundaan gelaran pemilu, mengaku tidak pernah mendengar kasak-kusuk terkait pendanaan itu.
“Sebagai saya yang ngusulin, saya nggak pernah dengar itu,” terangnya.
Masinton Kuak Dugaan Pendanaan Wacana Pemilu
Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu menyatakan memiliki informasi soal kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diduga merupakan bentuk urun dana (fundraising) yang nantinya dipakai untuk membiayai wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan persiden menjadi tiga periode.
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” ungkap Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide ‘3 periode’ yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang memiliki kaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
“Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami saja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemuadian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul,” terang politikus PDIP tersebut.
“Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenama nggak dipenuhi, gitu lo, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menilai informasi yang ia dapat perlu ditindak lebih lanjut melalui penyidik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta kepada penyidik Kejagung untuk lebih mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng tersebut.
“Ya iya, dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dugaan itu sebelumnya pernah disampaikan oleh Masinton melalui cuitan di akun Twitter miliknya.
“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” terang Masinton (@Masinton), yang dilihat, Minggu (24/4/2022).
