Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) membutuhkan pencairan dana anggaran Rp 8 triliun, dari total semua anggaran Rp 76,6 triliun, di tahun ini.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, anggaran tersebut diperlukan untuk memulai tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai tahun ini, tahapan pertama yakni pendaftaran partai politik (parpol) yang akan dilakukan pada bulan Agustus, sampai verifikasi parpol, dan pembentukan badan ad-hoc.
“Tahun anggaran 2022, dari Rp 76,6 triliun, nah ini Rp 8 triliun yang cair tahun ini,” kata Yulianto di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Oleh karena itu, pihaknya berharap DPR bersama Pemerintah segera dapat melakukan pembahasan peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan, jadwal, dan juga program.
Pasalnya, PKPU itulah yang akan menjadi dasar untuk penetapan anggaran Pemilu 2024 yang akan datang.
“Yang penting tahapannya selesai dulu, itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu. Tidak anggaran dulu. Tahapan ini nanti diputuskan KPU, diketok, baru kita bicara anggaran, tapi kita sudah menyiapkan semua,” sambung Yulianto.
Ia pun menyatakan, sampai saat ini internal di KPU masih melakukan beberapa perhitungan terkait kemungkinan efisiensi anggaran.
Beberapa efisiensi yang diperkirakan dapat dilakukan yaitu terkait anggaran perbaikan gedung KPU hingga pembelian beberapa tanah kabupaten/kota dan provinsi yang sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.
“Itu terus kita hitung, tapi kita cermat ya. Dari Rp 76,6 triliun ini mudah-mudahan segera ketemu angka besaran yang kita ajukan lagi kepada DPR,” pungkas Yulianto.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta supaya dilakukan penyusunan anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien.
Ia menilai, efisiensi anggaran penting kiranya dilakukan lantaran anggaran pemilu yang akan datang meningkat cukup besar dibandingkan dengan anggaran pemilu lima tahun yang lalu.
Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar pemerintah membahasnya dengan cermat antara DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).
