Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada PDI Perjuangan untuk membuktikan ancaman pemecatan pada kader partainya yang terlibat kasus korupsi.
Hal itu disampaikan oleh peneliti ICW Egi Primayogha menanggapi pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam sebuah video yang ditampilkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Pusat Edukasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/6/2022).
“Publik saat ini menunggu PDI-P membuktikan secara konkret. Berikan publik data berapa banyak anggota PDI-P yang sudah dipecat setelah tersangkut kasus korupsi,” ujar Egi, Selasa (28/6/2022).
Egi pun mempertanyakan status keanggotaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari merupakan politisi dari PDI-P yang menjadi terpidana kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Ia telah divonis bersalah dan dipidana 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
“Paling terdekat bisa umumkan status keanggotaan Juliari Batubara di PDI-P setelah menerima vonis,” ungkapnya.
Dalam pandangan Egi, semestinya semua partai politik (parpol) di Indonesia mampu bersikap tegas pada kadernya yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.
“Sudah seharusnya parpol mengambil langkah pemecatan bagi kader yang tersangkut kasus korupsi,” sebutnya.
“Kalau hal itu sudah dilakukan, PDI-P bisa memberi contoh baik bagi parpol lainnya,” ungkap Egi.
Diketahui dalam video yang ditampilkan Hasto di KPK tersebut, Mega menyebut mestinya kadernya malu jika terlibat kasus korupsi.
“Seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian kasian enggak? Enggak kasian ya sama turunan?,” kata Mega.
Dalam video itu Ia menegaskan tak ada tempat bagi koruptor di PDI Perjuangan.
“Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu dari pada merusak partai kita,” tutupnya.
